Erick R Tahelele : Wacana pemakzulan Hanya Nafsu Pribadi WW

Wacana pemakzulan terhadap walikota Surabaya Tri Rismarini oleh ketua DPRD Surabaya akibat dugaan pelanggaran undang-undang, sumpah jabatan dan penghinaan terhadap parlemen terus menuai kecaman dari internal DPRD Surabaya sendiri, karena dianggap nafsu pribadi Wisnu Wardhana untuk melengserkan Walikota.

SURABAYA (Suarapubliknews.com)- Sekretaris fraksi Golkar DPRD Surabaya Erick Reginal Tahalele mengatakan, dirinya melihat apa yang dilakukan oleh ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana terkait dengan pemakzulan hanyalah wacana pribadi dan bukan sikap resmi kelembagaan DPRD Surabaya “Itu nafsu pribadi saja, ” ujarnya.

Erick menjelaskan, ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana seharusnya menjelaskan kepada public alas an ketidakhadiran walikota Surabaya sebanyak 3 kali dalam sidang paripurna pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan ( PAK ) yang selama ini tidak pernah dijelaskan secara gamblang oleh Wisnu Wardhana.

 “Surat walikota sudah benar soal ketidakhadiran, memang faktanya masih ada ketidaksesuaian antara tim anggaran Pemkot dengan ketua DPRD, ” terangnya.

Sikap WW yang gencar melakukan pencoretan anggaran senilai 15, 2 Milyar untuk pembelian 28 mobil untuk polrestabes, 31 mobil utuk camat dan 5 mobil untuk unsure muspida juga tidak tepat, pasalnya sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 183 bahwa pembahasan PAK tidak boleh melakukan pencoretan anggaran yang sudah ada, yang boleh hanya pengurangan, penambahan dan perbaikan anggaran

“Kalau memang ketua DPRD mencurigai ada yang salah dalam penganggaran mobil tersebut harusnya berkirim surat ke BPK untuk dilakukan audit investigasi, bukan hanya sekedar nafsu untuk mencoret, ” tegasnya.

Ketua DPRD lanjut Erick, harus menjelaskan kepada masyarakat soal keabsahan sidang paripurna yang digelar, pasalnya siding paripurna tersebut tidak layak untuk mengambil keputusan karena tidak quorum

“Yang hadir hanya 25 anggota, padahal syarat quorum harus 34 anggota, ” paparnya.

Mengenai penghinaan terhadap parlemen lanjut Erick, apa yang dilakukan oleh Risma bukan sebuah penghinaan terhadap parlemen, karena walikota sudah menunjukkan etika nya dengan berkirim surat ke ketua DPRD soal alasan ketidakhadiran

 “Kalau memang WW tidak menginginkan parlemen dihina, kenapa dia ( WW-red ) hanya diam saja ketika saya selaku anggota dewan dipukul oleh sekwan dalam forum resmi DPRD, ini khan alas an yang mengada-ada, ” pungkasnya. (q cox)


Share Oleh :


0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)