LH Surabaya Dituding Tahan Berkas, Pemohon Akan Nglurug

Karena ulah salah satu staf Dinas Lingkungan Hidup (LH) berinisial TT, berkas pengajuan UKL-UPL tertahan hingga beberapa bulan dengan alas an yang tidak jelas, sementara aturan yang tertulis waktu pelayanan maksimal satu bulan. Hal ini yang membuat sekelompok orang yang berprofesi menjadi jasa pengurusan resah karena merasa di ping-pong tanpa kejelasan.

SURABAYA (Suarapubliknews.com)- Masalah ini terungkap saat salah satu pelaku jasa pengurusan UKL-UPL sebut saja Ipung (bukan nama sebenarnya) menceritakan rasa kekecewaan diri dan tema-temannya soal lambannya pelayanan pengurusan perijinan UKL-UPL di dinas LH Surabaya.

Ipung mengatakan bahwa keterlambatan ini bermula dari salag satu staf LH berinisial TT yang selalu menahan tumpukan berkas pengjauan UKL-UPL dengan tanpa penjelasan, sehingga para pemohon selalu menanyakan kepada para pelaku jasa pengurusan agar terhindar dari penertiban aparat penegak Perda terkait dengan usahanya.

“masalah ini semua berpangkal pada bu TT (nama ada diredakasi), yang selalu menumpuk berkas hingga ratusan, jumlah berkas yang tertahan sampai sekarang tidak kurang dari 240 berkas, tentu saja ini menjadi masalah bagi kami karena menyangkut kepercayaan pemakai jasa kami, hari ini atau besok kami akan mendatangi Kadis dan bu TT secara beramai-ramai untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggung jawaban, karena sesuai aturan yang tertulis, prosesnya paling lama satu bulan” terang Ipung yang berperwakan gendut kepada media ini.

Sementara Moch Niam Plt Kepala Badan Lingkungan Hidup (LH) yang berhasil dikomfirmasi via ponselnya mengatakan bahwa ini semua hanya kesalah pahaman antara pemohon dan stafnya yang diakui kurang menguasai permasalahan.

“kami memahami hal itu mas, dan sebagai Plt yang baru, sejak mendengar masalah itu saya telah mengambil alih berkas-berkas itu, karena memang staf kami ternyata kurang menguasai permasalahannya, dan menurut keterangan dia banyak berkas yang persyaratan yang terkait dengan dinas lain yang masih kurang, sehingga tidak bisa diteruskan” terang Moch Niam yang sebelumnya menempati posisi di PU Bina Marga dan BPTB kota Surabaya.

Besar kemungkinan prseden di dinas LH ini akan mencoreng nama baik pemkot Surabaya terkait program percepatan pelayanan yang selama ini menjadi target Tri Rismaharini Walikota yang baru. (q cox)


Share Oleh :


0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)