Kaderisasi Pejabat Pemkot Macet, Risma Budayakan Plt

Beberapa Jabatan SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya masih banyak yang lowong. Antara lain Kepala Dinas Perhubungan, kepala Satpol PP, kepala Badan Lingkungan Hidup dan kepala Dinas Pendidikan yang dijabat plt, dan masih ada beberapa SKPD lain yang juga sama.

SURABAYA (Suara Publik News)– Yakni Asisten IV yang dirangkap oleh Asisten II Muhlas Udin. Sebelumnya Asisten IV adalah Tri Siswanto dan kini sudah pensiun. Berikutnya adalah Direktur RS Soewandhie yang dulunya dijabat dr Didiek Riyadi dirangkap jabatan oleh Kepala Dinas Kesehatan Esty Martiana Rachmie. Di samping itu ada pula Sekretaris DPRD yang di-plt-kan kepada Hari Sulistyawati. Sebelumnya Sekretaris DPRD adalah Abu Chazim Latif yang juga pensiun.

Komisi A memberikan respons bakal memanggil beberapa pihak terkait untuk mempertanyakan hal ini. “Secara khusus Komisi A bisa menangani hal ini, kami akan tunggu perkembangannya,” kata Alfan Khusaeri, wakil ketua komisi A.

Tahap awal, DPRD akan menggunakan momen rapat dalam rangka pertanggungjawaban wali kota tahun 2010 sebagai media untuk menanyakan pengangkatan para plt itu. Menurut dia, rapat tentang pertanggungjawaban wali kota adalah momen pas. “Kita akan klarifikasi di situ,” terusnya.

Namun secara prinsip Alfan berpendapat ada kemacetan kaderisasi pejabat di pemkot. Hal ini bisa disebabkan karena penilaian terhadap pejabat tidak berjalan baik atau ada unsure objektifitas yang tidak diutamakan. “Ini akibat penggunaan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia yakni wali kota adalah jabatan politik, sedangkan sekda adalah jabatan birokratis,” jabar politisi asal FPKS ini.

Alfan mengatakan pengangkatan plt tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Alasannya harus ada ukuran yang dipakai untuk mengangkat pejabat baru. Misalnya masa atau waktu kerja, usia dan prestasi.

Politisi ini juga mengatakan kemungkinan lamanya plt karena kebijakan wali kota itu sendiri. Alfan menyatakan ada kemungkinan wali kota cenderung telah memiliki pilihan sendiri. Namun pilihan itu tidak bisa dipaksakan karena secara kepangkatan belum memenuhi syarat. “Padahal menurut saya, dengan kewenangannya wali kota bisa mengantrol pangkat PNS tertentu,” tambah Alfan Khusaeri.

Sementara itu Erick Reginal Tahalele, anggota Komisi A mengatakan pengangkatan plt jabatan terlalu lama bakal mematikan regenerasi. Sebab dengan plt berarti ada rangkap jabatan yang dipegang oleh plt yang bersangkutan. “Pemikirannya juga bisa tidak fokus karena dia harus memikirkan dua tanggungjawab sekaligus,” kata Erick.

Menurut dia, pemkot sekarang sedang mengalami krisis kader. Namun ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Sebab dipertahankannya plt akan membuat karir pegawai di bawahnya juga tidak beranjak. “Imbasnya ketika pejabat itu pindah, pemkot kebingungan mencari pengganti,” katanya lagi.

Di sisi lain, kemarin sebanyak 72 PNS di lingkungan pemkot menerima penghargaan purna tugas. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Tri Rismaharini dalam apel rutin bulanan di Taman Surya. Penerima penghargaan adalah PNS yang memasuki masa purna tugas per 1 Juli 2011.

Rincian PNS yang pensiun terdiri dari jabatan struktural sebanyak 35 orang dan jabatan fungsional (guru 27 orang, pengawas 3 orang, bidan 2 orang, perawat: 3orang, penyuluh KB 1 orang dan penguji kendaraan 1 orang).

Risma mengucapkan terima kasih kepada para penerima penghargaan. Wali kota berharap dengan adanya penghargaan ini, para purna tugas tetap termotivasi dan semangat dalam menjalani masa purna tugas. “Atas nama pemkot dan warga Surabaya, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan, dedikasi, dan pengabdiannya selama ini,” kata Risma.(q cox)


Share Oleh :


0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)